Merger Paramount Warner Bros Digugat 12 Negara Bagian AS

Koalisi 12 negara bagian Amerika Serikat mengajukan gugatan antimonopoli untuk memblokir merger senilai $110 miliar antara Paramount dan Warner Bros. Discovery (WBD), meski Departemen Kehakiman AS telah menyetujui kesepakatan tersebut pada Juni lalu. Gugatan yang diajukan pada 13 Juli 2026 ini dipimpin oleh Jaksa Agung California Rob Bonta, yang menuduh bahwa penggabungan kedua raksasa media ini akan melanggar Undang-Undang Clayton dan menciptakan monopoli berbahaya di industri hiburan Amerika.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California ini melibatkan jaksa agung dari California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, dan Washington. Mereka bersikeras bahwa merger ini akan mengurangi persaingan di tiga area krusial: distribusi film rilis luas, distribusi film blockbuster, dan lisensi saluran kabel dasar kepada distributor.

Ancaman Dominasi Pasar yang Mengkhawatirkan

Menurut gugatan tersebut, entitas gabungan Paramount-WBD akan menguasai 27 persen pasar distribusi film rilis luas di AS, 30 persen dari film-film blockbuster beranggaran besar, dan 27 persen pasar saluran kabel dasar. “Konsolidasi di sini tidak hanya mengarah pada harga yang lebih tinggi — tetapi juga mengurangi peluang bagi cerita-cerita penting untuk dihidupkan, serta mengurangi cara bagi audiens untuk menemukan cerita, ide, dan perspektif di luar pengalaman mereka sendiri,” ujar Bonta dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, baik di pemerintahan maupun ekonomi.

Merger ini akan menggabungkan dua dari lima distributor film besar di AS, sekaligus menyatukan platform streaming Paramount+ dan HBO Max di bawah satu payung. Tak hanya itu, kesepakatan ini akan menciptakan salah satu portofolio jaringan televisi terbesar dengan menggabungkan CBS dan MTV milik Paramount dengan CNN dan HBO milik WBD — kombinasi yang diklaim para jaksa agung akan merugikan bioskop, distributor kabel, dan pada akhirnya audiens di seluruh negeri.

Paramount Tolak Tuduhan dan Hadapi Risiko Finansial

Paramount dengan tegas membantah tuduhan monopoli tersebut. CEO David Ellison berargumen bahwa merger ini justru akan membantu perusahaan bersaing melawan dominasi Netflix dengan menargetkan produksi 30 film per tahun. Juru bicara Paramount menyatakan bahwa gugatan negara bagian “mencerminkan penerapan undang-undang antimonopoli yang cacat secara fundamental dan salah baik dalam fakta maupun hukum,” sambil berjanji akan membela transaksi tersebut secara agresif.

Namun, penundaan kesepakatan ini menghadirkan ancaman finansial yang signifikan bagi Paramount. Jika merger tertunda melewati 30 September 2026, perusahaan wajib membayar penalti “ticking fee” sebesar 25 sen per saham kepada pemegang saham WBD setiap kuartalnya — setara dengan sekitar $650 juta per kuartal. Beban finansial ini menambah tekanan pada Paramount untuk menyelesaikan transaksi secepat mungkin.

Drama Politik dan Penolakan dari Hollywood

Merger ini juga memicu kontroversi politik, terutama karena David Ellison adalah putra Larry Ellison, pendukung besar Presiden Donald Trump yang menikmati hubungan dekat dengan Gedung Putih. Sementara itu, Trump sendiri telah mengancam Netflix — pesaing utama Paramount — untuk “menanggung konsekuensi” jika tidak mengeluarkan Susan Rice, kritikus Trump, dari dewan direksinya. Keputusan Ellison untuk menunjuk Bari Weiss, pendiri The Free Press, sebagai kepala CNN juga memicu kekhawatiran tentang intervensi politis dalam pemrograman, dengan laporan menyebutkan bahwa rating CNN telah menurun di bawah kepemimpinannya.

Di sisi lain, Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield sempat menarik tuntutannya untuk mendapatkan dokumen terkait upaya lobi Paramount yang diberi kode nama “Project Warrior” pada 11 Juli. Juru bicara Rayfield, Jenny Hansson, menjelaskan bahwa Paramount dengan jelas menunjukkan mereka tidak akan mematuhi permintaan investigasi dan menganggap diri mereka berada di atas hukum. “Kami tidak akan membiarkan mereka membuang-buang sumber daya rakyat Oregon untuk permainan ini,” katanya, sambil mengonfirmasi bahwa kantor jaksa agung sedang mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya.

Industri hiburan Hollywood juga telah menyuarakan penolakan keras terhadap merger ini. Para pembuat film, aktor, dan profesional industri berargumen bahwa konsolidasi lebih lanjut akan mengancam lapangan kerja, mengurangi keragaman cerita yang diproduksi, dan semakin mempersempit pilihan bagi talenta kreatif. Dengan berbagai tantangan hukum dan tekanan dari berbagai pihak, nasib merger raksasa senilai $110 miliar ini masih menggantung di tengah ketidakpastian, sementara tenggat waktu September semakin mendekat.