Kamera ALPR Flock Batasi Akses Polisi Cegah Pengintaian

Startup teknologi pengawasan Flock Safety akhirnya mengubah kebijakan penggunaan kamera pelacak plat nomor otomatis (ALPR) mereka setelah bertahun-tahun menuai kritik tajam soal penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Dalam pengumuman yang dirilis pada 13 Agustus 2026, perusahaan ini memperkenalkan serangkaian pembaruan yang diklaim dapat membatasi akses polisi yang menyalahgunakan sistem untuk mengintai mantan pasangan atau melacak warga secara sewenang-wenang — masalah yang ternyata sudah berlangsung sejak 2021.

Retensi Data Dipangkas, Tapi Ada Pengecualian

Perubahan paling mencolok datang dari pemangkasan periode penyimpanan data dari 30 hari menjadi hanya tujuh hari untuk pelanggan baru. Namun, kebijakan ini tak berlaku secara universal — pelanggan lama masih bisa mempertahankan “periode retensi yang telah disetujui secara demokratis” mereka. Flock juga memperkenalkan Evidence Mode, sebuah fitur yang memungkinkan penyimpanan data lebih lama untuk kasus-kasus khusus, asalkan pengguna memasukkan nomor kasus aktif sebagai justifikasi. Fitur ini dirancang khusus untuk “kasus luar biasa” yang membutuhkan penyimpanan data dalam jangka waktu lebih panjang, seperti investigasi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama atau penyimpanan bukti dalam “cold storage” untuk kasus aktif.

Langkah ini tampak progresif di permukaan, tapi celahnya cukup besar. Seperti yang diungkapkan CEO Garrett Langley kepada The Verge, keputusan untuk memangkas retensi data datang setelah tekanan publik yang berkepanjangan. “Ini cara yang sangat jelas untuk membatasi penyalahgunaan,” kata Langley, sembari mengakui bahwa perusahaan “salah langkah” dalam kebijakan sebelumnya. Menariknya, pengakuan ini baru muncul lima tahun setelah laporan pertama soal polisi yang menyalahgunakan kamera Flock untuk menguntit. Langley, yang akan merayakan ulang tahun kesepuluh perusahaannya tahun depan, mengakui: “Mungkin butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya bagi saya untuk menyadari dampak besar dari perusahaan ini.”

Pelanggan juga kini dapat mengatur batasan pada data yang mereka bagikan dengan pelanggan lain berdasarkan jenis pelanggaran yang sedang diselidiki — sebuah upaya untuk memberikan kontrol lebih terhadap penyebaran informasi pengawasan antar-yurisdiksi.

Audit Assistance Wajib, Tapi Cara Kerjanya Masih Misteri

Mulai akhir 2026, semua pelanggan Flock diwajibkan mengaktifkan fitur Audit Assistance — sistem yang pertama kali diluncurkan pada April 2026 dan sebelumnya bersifat opsional. Sejak peluncurannya, lebih dari sepertiga pelanggan telah mengaktifkan fitur ini secara sukarela. Fitur ini diklaim mampu mendeteksi “pola pencarian yang tidak wajar” dan secara otomatis mengunci akun pengguna yang mencurigakan hingga administrator melakukan tinjauan. Polisi kini juga diwajibkan memasukkan kode kasus sebelum menjalankan pencarian, kecuali dalam situasi darurat yang disetujui administrator — seperti kasus anak hilang — yang tetap akan ditandai untuk peninjauan otomatis.

Namun, transparansi Flock soal teknologi ini sangat terbatas. Meskipun eksekutif perusahaan seperti Ashley Haber, Kepala Trust and Compliance Flock, menjelaskan bahwa Audit Assistance dapat menandai “riwayat pencarian yang tampak aneh dari pengguna tertentu,” dan co-founder Paige Todd menyebutkan bahwa sistem ini “menandai pola tidak biasa sejak dini, seperti pengguna yang mencari plat nomor yang sama berulang kali selama lebih dari 30 hari,” Flock menolak mengungkapkan detail teknis algoritma tersebut. Ketika TechCrunch bertanya apakah sistem ini menggunakan AI atau machine learning, Flock hanya menjawab bahwa ini bukan berbasis ML atau AI, melainkan “alat data yang menandai pola pencarian atipikal” — tanpa menyebutkan data pelatihan, tingkat akurasi, atau metrik validasi apa pun. Major Patrick Krieg dari Departemen Kepolisian Dunwoody, Georgia, seorang pelanggan Flock, bahkan menggambarkan fitur ini sebagai “algoritma yang memberi tahu kami tentang segala jenis bias,” namun penjelasan teknisnya tetap gelap. Salah satu contoh yang akan memicu penandaan adalah jika pengguna mencari plat yang sama menggunakan beberapa cara pencarian berbeda — pola yang dianggap mencurigakan oleh sistem.

Kritik Keras dari Aktivis Privasi dan Konsekuensi Nyata

Kelompok advokasi hak digital seperti ACLU dan Electronic Frontier Foundation (EFF) tidak terkesan dengan pembaruan ini. Mereka menuduh Flock telah menyesatkan publik soal kemampuan sebenarnya dari kamera-kamera tersebut, yang tidak hanya melacak plat nomor tetapi juga detail kendaraan seperti merek, model, dan warna. Lebih parah lagi, ada laporan bahwa sistem Flock digunakan untuk melacak pencari layanan aborsi, pembeli ganja legal, hingga berbagi data pelacakan dengan lembaga imigrasi ICE — klaim yang memperburuk reputasi perusahaan di mata publik.

Konsekuensi dari kontroversi ini sudah terasa nyata. Pada Juli 2026, Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) menangguhkan kontrak 138 kamera Flock menyusul sengketa privasi yang memanas. Awal tahun ini, Amazon Ring memutus kemitraan dengan Flock setelah gelombang protes daring. Bahkan, warga di beberapa wilayah mengambil tindakan sendiri dengan menghancurkan kamera melalui aksi vandalisme — termasuk seorang calon anggota Kongres di Tennessee yang didakwa dengan empat tuduhan vandalisme tingkat felony karena menembaki kamera ALPR pada Juli lalu, dan mengakui telah melakukan penembakan tersebut selama sekitar satu minggu. Joel Feder dari The Drive melaporkan pengalaman mengerikan ketika kamera Flock di Minnesota melacaknya dan mengirim polisi untuk menghentikannya atas tuduhan “plat curian” — yang ternyata tidak benar. Flock menyatakan kamera mereka bekerja “dengan benar” dalam insiden yang berpotensi mematikan tersebut.

Apakah Perubahan Ini Cukup?

Garrett Langley, yang sebelumnya pernah menyebut situs pelacak kamera Flock sebagai “teroristik” (dan kemudian meminta maaf), kini mengadopsi nada yang lebih lunak. “Yang saya minta hanya kesempatan yang adil,” ujarnya kepada The Verge. Namun, dengan lebih dari 120.000 kamera ALPR Flock yang tersebar di seluruh Amerika Serikat dan sejarah penyalahgunaan yang sudah berlangsung setidaknya lima tahun, para kritikus meragukan apakah langkah-langkah ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Puluhan komunitas telah membatalkan kontrak atau mematikan kamera-kamera tersebut, termasuk Los Angeles, karena tuntutan untuk membatasi data yang dikumpulkan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana data tersebut dapat digunakan di masa depan.

Pembaruan kebijakan Flock mungkin merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi pertanyaan mendasar tetap menggantung: bisakah sebuah perusahaan teknologi pengawasan benar-benar “memprogram ulang” masalah penyalahgunaan kekuasaan yang sifatnya sistemik? Atau, seperti yang dikhawatirkan para aktivis, ini hanya upaya kosmetik untuk menenangkan opini publik tanpa mengubah struktur fundamental yang memungkinkan pengawasan massal terjadi? Waktu — dan pengawasan ketat dari masyarakat sipil — yang akan menjawabnya.