Agen ICE Tembak Mati Warga Sipil. DHS Intimidasi Saksi.
Pagi Selasa lalu, Lorenzo Salgado Araujo, seorang imigran asal Meksiko yang telah membangun kehidupan di Amerika Serikat selama 35 tahun, ditembak mati oleh agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Houston, Texas. Ayah dari tiga anak yang memiliki bisnis konstruksi ini sedang mengemudikan van putih bersama tiga karyawannya menuju lokasi kerja ketika agen federal menghentikan kendaraan mereka sekitar pukul 7 pagi. Yang membuat kasus ini semakin mencuat adalah fakta mengejutkan: ICE sebenarnya sedang mencari dua target berbeda asal Guatemala, bukan Salgado Araujo—sebuah kesalahan identifikasi yang berujung pada kematian tragis seorang warga sipil.
Dua Versi Berlawanan: Klaim DHS versus Kesaksian Langsung
Department of Homeland Security (DHS) segera merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa Salgado Araujo “menggunakan kendaraannya sebagai senjata untuk mencoba menabrak petugas ICE”. Narasi ini, yang terdengar familiar dengan klaim-klaim serupa dalam insiden penembakan federal lainnya, kini dipertanyakan kuat oleh kesaksian langsung dari tiga orang yang berada di dalam kendaraan saat penembakan terjadi.
Menurut Hugo Balderas-Ibarra, pengacara yang mewakili para saksi, ketiga karyawan Salgado Araujo memberikan keterangan yang sangat berbeda. Mereka menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan ICE justru mengepung van mereka dari berbagai sisi, lalu agen-agen federal menembakkan senjata ke dalam kendaraan tersebut. Kesaksian ini dibagikan kepada The Washington Post, namun yang mengkhawatirkan adalah ketiga saksi mata ini kini berada dalam tahanan ICE—sebuah situasi yang menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan keamanan saksi dalam kasus ini.
Tekanan Deportasi dan Hilangnya Rekaman Bukti
Juan Proaño, CEO League of United Latin American Citizens (LULAC), mengungkapkan kepada The New Republic bahwa DHS kini menekan ketiga saksi mata tersebut untuk melakukan deportasi mandiri. Taktik intimidasi ini menambah deretan persoalan akuntabilitas yang membelit kasus penembakan ini, terutama karena DHS mengklaim bahwa agen-agen yang terlibat tidak mengenakan kamera tubuh saat insiden terjadi.
Alasan yang diberikan DHS untuk tidak adanya rekaman video adalah penutupan pemerintah federal yang berlangsung selama 76 hari—periode di mana ICE dan Customs and Border Protection (CBP) tidak menerima pendanaan tambahan. Ironisnya, penutupan pemerintah tersebut sendiri dipicu oleh perdebatan kongres mengenai reformasi DHS menyusul pembunuhan dua warga sipil lainnya, Renee Good dan Alex Pretti, oleh agen federal pada awal tahun ini. Tanpa bukti video dan dengan saksi mata yang kini berada dalam tahanan dan tekanan untuk dideportasi, proses pencarian kebenaran dalam kasus ini menghadapi hambatan serius.
Operasi Penangkapan Masif dan Pola Targeting Berbasis Etnisitas
Penembakan Salgado Araujo terjadi di tengah intensifikasi operasi penangkapan ICE di Houston. Dalam lima hari pertama bulan ini saja, ICE dilaporkan telah menangkap 10.000 orang sebagai bagian dari operasi yang disebut “targeted enforcement”. Sementara itu, data dari The City Reporter mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan: 93 persen penangkapan di jalanan yang dilakukan DHS di New York menyasar warga keturunan Latin, menunjukkan adanya profiling berbasis etnisitas dalam operasi-operasi tersebut.
Kasus Salgado Araujo bukan insiden terisolasi dalam catatan kelam DHS tahun ini. Pembunuhan Renee Good dan Alex Pretti oleh agen federal sebelumnya telah memicu kontroversi serupa, dengan pejabat di Minnesota bahkan menggugat pemerintah federal untuk menuntut akses terhadap bukti-bukti penembakan. Namun DHS menolak untuk bekerja sama dalam investigasi tersebut, menunjukkan pola penghindaran akuntabilitas yang konsisten.
Propaganda Besar-besaran dan Intimidasi terhadap Kritikus
Di bawah kepemimpinan mantan Sekretaris Kristi Noem, DHS mengalokasikan dana sebesar 220 juta dolar AS untuk kampanye propaganda yang mempromosikan operasi imigrasi pemerintahan Donald Trump. Lebih dari sekadar komunikasi publik, DHS juga dilaporkan aktif melacak warga sipil yang mengkritik kebijakan mereka di internet, bahkan mengirimkan surat peringatan langsung ke rumah warga yang berkomentar di platform media sosial.
Pemerintah federal tampak sangat sensitif terhadap upaya publik untuk mengungkap identitas agen-agen yang terlibat dalam penembakan fatal—praktik yang kini disebut DHS sebagai “doxxing”. Dalam kasus Renee Good, misalnya, pemerintah berupaya keras untuk melindungi identitas agen yang dituduh menembaknya (yang kemudian diketahui bernama Jonathan Ross). Good, menurut laporan, sempat berkata “I’m not mad at you” kepada para agen sebelum ditembak mati, namun setelah penembakan, agen-agen tersebut menyebutnya dengan kata-kata kasar.
Kasus Lorenzo Salgado Araujo menyoroti pertanyaan fundamental tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum federal di era operasi imigrasi masif. Dengan saksi mata yang ditahan dan diancam deportasi, tidak adanya rekaman video, dan penolakan DHS untuk bekerja sama dalam investigasi independen, prospek untuk mengungkap kebenaran tampak semakin sulit. Sementara itu, keluarga Salgado Araujo kehilangan seorang ayah dan pencari nafkah—korban dari sistem yang, menurut para pengkritik, lebih mengutamakan propaganda dan impunitas daripada keadilan dan transparansi.
