Hakim Batal Daftar Hitam Anthropic Oleh Pemerintah Trump

Hakim Batal Daftar Hitam Anthropic Oleh Pemerintah Trump

ByZaien

Hakim federal Rita Lin pada Kamis (28/8) membatalkan larangan pemerintahan Trump terhadap perusahaan kecerdasan buatan Anthropic, dengan menyatakan bahwa tindakan Departemen Pertahanan tersebut melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS. Keputusan ini mengakhiri drama berbulan-bulan yang bermula dari penolakan Anthropic untuk mengizinkan modelnya digunakan tanpa batasan oleh militer Amerika.

Dalam putusan setebal 59 halaman, Hakim Lin menegaskan bahwa penunjukan Anthropic sebagai “risiko rantai pasok” oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth merupakan “pembalasan yang melanggar hukum atas aktivitas ekspresif yang dilindungi konstitusi.” Putusan ini juga mewajibkan sembilan lembaga federal—termasuk Pentagon, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri—untuk menghentikan sanksi terhadap Anthropic.

Akar Konflik: Kontrak Militer $200 Juta dan Prinsip Etika AI

Perseteruan dimulai awal tahun ini ketika Pentagon berusaha merenegosiasi kontrak senilai $200 juta untuk penggunaan model Claude milik Anthropic. Hegseth menuntut agar semua laboratorium AI menyetujui ketentuan baru yang memperbolehkan Pentagon menggunakan teknologi AI “untuk segala penggunaan yang sah”—sebuah perluasan kewenangan yang signifikan. Sementara sebagian besar perusahaan AI akhirnya menandatangani kesepakatan tersebut, Anthropic justru menetapkan dua batasan tegas: teknologinya tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika atau untuk senjata otonom mematikan.

CEO Anthropic Dario Amodei memperjelas pendirian perusahaan kurang dari 24 jam sebelum ultimatum pemerintah berakhir. Dalam pernyataannya, Amodei menegaskan bahwa perusahaan “tidak pernah mengajukan keberatan terhadap operasi militer tertentu atau mencoba membatasi penggunaan teknologi kami secara ad hoc,” namun dalam “sekelompok kecil kasus, kami percaya AI dapat merusak, alih-alih membela, nilai-nilai demokratis.” Penolakan ini memicu kemarahan Hegseth, yang kemudian secara resmi mendeklarasikan Anthropic sebagai risiko keamanan nasional pada 27 Februari.

Pemicu Sensitif: Operasi Penangkapan Maduro dan Laporan Internal

Ketegangan meningkat setelah terungkap bahwa militer AS menggunakan Claude dalam operasi penangkapan presiden Venezuela Nicolás Maduro. Menurut dokumen pengadilan, seorang karyawan Palantir—perusahaan analitik data yang bekerja sama dengan Pentagon—meneruskan kekhawatiran dari staf Anthropic kepada pejabat pemerintah terkait penggunaan model mereka dalam operasi tersebut. Insiden ini menjadi katalis yang mempercepat keputusan Hegseth untuk memasukkan Anthropic ke dalam daftar hitam.

Status “risiko rantai pasok” yang diberikan kepada Anthropic—klasifikasi yang biasanya diperuntukkan bagi ancaman keamanan nasional dari perusahaan asing—membawa konsekuensi serius. Tidak hanya melarang Anthropic bekerja sama dengan pemerintah federal, status ini juga melarang kontraktor atau pemasok militer lainnya untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut. Presiden Trump bahkan memerintahkan seluruh lembaga federal untuk menghentikan penggunaan produk Anthropic dalam waktu enam bulan. Pentagon lantas beralih ke tujuh perusahaan AI lainnya, termasuk Google, Microsoft, OpenAI, dan SpaceX.

Hakim: Alasan Keamanan Nasional Tak Berdasar

Dalam putusannya, Hakim Lin menyebut tindakan pemerintah sebagai “sewenang-wenang, sembrono, penyalahgunaan kebijaksanaan, dan tidak sesuai dengan hukum.” Ia menekankan bahwa pemerintah gagal memberikan bukti bahwa Anthropic dapat “membalikkan semacam tombol pemutus” untuk menonaktifkan atau mengubah sistem AI-nya di tengah situasi perang. “Invokasi kosong terhadap keamanan nasional bukanlah cek kosong untuk menghukum dan membalas dendam terhadap para pengkritik pemerintah,” tulis Lin, seraya menambahkan bahwa bukti menunjukkan langkah-langkah luas yang dikenakan pada Anthropic adalah “ilegal dan tanpa dasar.”

Hakim juga menyoroti bahwa meskipun Departemen Pertahanan bebas memilih vendor AI pilihannya, sanksi yang dijatuhkan kepada Anthropic lebih mencerminkan pembalasan dendam ideologis ketimbang pertimbangan keamanan nasional yang sah. Putusan ini menegaskan bahwa Pentagon tidak diwajibkan untuk kembali menggunakan layanan Anthropic, namun status daftar hitam dan sanksi yang menyertainya harus dicabut karena melanggar hak konstitusional perusahaan.

Bisnis Terus Berkembang Meski di Bawah Tekanan

Menariknya, upaya pemerintah untuk melumpuhkan Anthropic justru tidak menghentikan momentum bisnis perusahaan. Sementara gugatan berlangsung, pemerintah dan Anthropic dilaporkan melanjutkan diskusi mengenai model AI baru bernama Mythos. Menteri Perdagangan Howard Lutnick bahkan membuka akses ke model tersebut setelah Anthropic memasang pengaman tambahan sesuai permintaan pemerintah.

Di tengah tekanan politik, pendapatan Anthropic justru meroket mencapai $11,5 miliar—melonjak 14 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini kini tengah mempersiapkan penawaran saham perdana (IPO) yang diperkirakan akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sektor teknologi. Juru bicara Anthropic, Danielle Cohen, menyambut baik putusan pengadilan dan menyatakan bahwa perusahaan tetap fokus “bekerja produktif dengan pemerintah untuk memanfaatkan AI bagi keamanan nasional kami sehingga semua warga Amerika mendapat manfaat dari teknologi ini.”

Putusan Hakim Lin ini merupakan kemenangan pertama dari dua gugatan yang diajukan Anthropic pada 9 Maret. Gugatan kedua, yang diajukan di pengadilan banding Washington DC, masih dalam proses. Pemerintah Trump diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan ini atau menunggu keputusan dari gugatan kedua sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kasus ini tidak hanya menguji batas kewenangan eksekutif dalam era AI, tetapi juga menetapkan preseden penting tentang hak perusahaan teknologi untuk menetapkan batasan etis terhadap produk mereka—bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan keamanan nasional.

Sumber

Similar Posts