Australia Paksa Raksasa Teknologi Bayar Media Lokal
Parlemen Australia baru saja mengesahkan undang-undang kontroversial yang memaksa raksasa teknologi global seperti Meta, Google, TikTok, dan LinkedIn membayar pungutan jutaan dolar kepada media lokal. Aturan baru ini, yang disahkan pada Kamis (20/8) waktu setempat, merupakan langkah tegas pemerintah untuk memastikan perusahaan teknologi memberikan kompensasi yang adil atas konten berita yang membantu meningkatkan engagement dan pendapatan iklan mereka di Australia.
Siapa Saja yang Terkena Aturan Baru Ini?
Undang-undang yang dikenal sebagai News Bargaining Incentive ini menyasar platform dengan skala operasi signifikan di Australia. Kriteria utamanya cukup jelas: perusahaan yang mengoperasikan layanan media sosial atau mesin pencari dengan pendapatan iklan lokal melebihi AU$250 juta (sekitar US$178 juta) per tahun wajib tunduk pada aturan ini. Dengan ambang batas tersebut, praktis hanya pemain besar seperti Meta, Google, TikTok, dan LinkedIn yang masuk dalam radar regulasi.
Menariknya, pemerintah Australia menetapkan pungutan sebesar 2,5 hingga 2,75 persen dari pendapatan iklan lokal perusahaan-perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul dari pajak ini tidak masuk ke kas negara begitu saja, melainkan akan disalurkan langsung kepada penerbit berita lokal. Pembagiannya pun disesuaikan dengan jumlah jurnalis—termasuk pekerja lepas—yang dipekerjakan oleh masing-masing perusahaan media, sehingga diharapkan bisa mendukung keberlanjutan industri jurnalisme di negara kanguru itu.
Skema Insentif: Hindari Pajak dengan Kesepakatan Komersial
Namun, aturan ini bukan tanpa celah negosiasi. Platform teknologi sebenarnya bisa menghindari—atau setidaknya mengurangi—beban pajak penuh jika mereka bersedia mencapai kesepakatan komersial dengan minimal delapan perusahaan media lokal sebelum periode pelaporan keuangan mereka berakhir. Kesepakatan tersebut harus secara nyata mendukung produksi konten berita lokal yang tersedia online melalui platform mereka.
Yang lebih menarik lagi, pemerintah Australia merancang sistem insentif bertingkat untuk mendorong kerja sama yang lebih luas. Kesepakatan dengan media besar memberikan pengurangan pajak sebesar 150 persen dari nilai kesepakatan, sementara kerja sama dengan media kecil dan menengah memberikan insentif lebih besar, yaitu 200 persen. Meski begitu, ada batasan: nilai satu kesepakatan tidak boleh melebihi 25 persen dari total pungutan yang seharusnya dibayar perusahaan. Artinya, platform tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua kesepakatan besar untuk lepas dari kewajiban pajak—mereka harus menyebarkan kerja sama ke berbagai media.
Menggantikan Aturan Lama yang Dianggap Tak Efektif
Undang-undang baru ini sebenarnya merupakan pengganti aturan serupa yang diberlakukan pada 2021. Menurut pemerintah Australia, regulasi lima tahun lalu itu “tidak lagi bekerja secara efektif” dalam memastikan kompensasi yang adil bagi industri media. Setelah aturan 2021 diberlakukan, Meta sempat memblokir sementara kemampuan penerbit dan pengguna untuk berbagi artikel berita di platformnya sebagai bentuk protes. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu kemudian mencapai kesepakatan dengan sejumlah media lokal, namun kesepakatan tersebut telah kedaluwarsa dua tahun lalu dan tidak diperpanjang.
Langkah serupa pernah dilakukan Meta di Kanada tiga tahun lalu, ketika perusahaan tersebut memblokir pengguna Facebook dan Instagram dari membagikan tautan artikel berita. Pola ini menunjukkan bahwa raksasa teknologi tidak segan menggunakan kekuatan platformnya sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan pemerintah—strategi yang kini mungkin tidak lagi efektif mengingat aturan baru Australia lebih mengikat secara hukum.
Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah Australia mengirimkan pesan tegas kepada platform teknologi global: masa-masa memanfaatkan konten berita tanpa kompensasi yang memadai sudah berakhir. Apakah langkah Australia ini akan menginspirasi negara lain—termasuk Indonesia—untuk mengadopsi regulasi serupa? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang pasti, dinamika hubungan antara Big Tech dan industri media tradisional telah memasuki babak baru yang lebih kompleks.
