Moratorium Pusat Data: New York Hentikan Izin Baru

New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan moratorium pembangunan pusat data berskala besar, menyusul penandatanganan perintah eksekutif oleh Gubernur Kathy Hochul pada Selasa kemarin. Langkah berani ini menghentikan izin lingkungan untuk fasilitas pusat data berkapasitas 50 megawatt atau lebih selama satu tahun ke depan, menandai babak baru dalam perdebatan tentang ekspansi infrastruktur AI yang tengah memanas di berbagai penjuru negeri.

Kekhawatiran Soal Beban Listrik dan Lingkungan

Keputusan Hochul lahir dari keresahan yang semakin meluas terhadap dampak pusat data raksasa pada jaringan listrik, pasokan air, dan lingkungan lokal. Dalam konferensi pers di Brooklyn, gubernur yang dikenal sebagai politisi moderat pro-bisnis ini menegaskan bahwa “kemajuan tidak seharusnya datang dengan tagihan listrik yang lebih tinggi, pasokan air yang menipis, atau polusi suara.” Hochul juga menekankan bahwa “pusat data hanya boleh dibangun di tempat-tempat yang menginginkannya, dan tidak akan pernah dikecualikan dari zonasi lokal dan persetujuan lokal.”

Selama periode moratorium berlangsung, Department of Public Service negara bagian akan mengevaluasi dampak energi dan lingkungan dari pusat data sekaligus mengembangkan pernyataan dampak lingkungan generik yang baru — sebuah proses perizinan umum untuk menangani isu-isu lingkungan kompleks yang mungkin muncul dari pusat data yang ingin dibangun di negara bagian. Sementara itu, Department of Environmental Conservation tidak akan mengeluarkan izin baru yang belum selesai diproses. Moratorium ini berlaku segera namun tidak mempengaruhi proyek yang sudah memiliki izin lengkap. Hochul memperkirakan proses peninjauan lingkungan ini akan rampung dalam waktu sekitar satu tahun.

Menariknya, perintah eksekutif ini terpisah dari Responsible Data Center Development Act yang telah disahkan legislatif New York pada bulan Juni lalu dengan dukungan bipartisan. Undang-undang tersebut, yang saat ini masih menunggu tanda tangan gubernur, sebenarnya mengusulkan ambang batas yang lebih ketat — yakni moratorium untuk pusat data di atas 20 megawatt. Hochul juga mengusulkan penghapusan insentif pajak untuk pusat data skala besar dan mempertimbangkan kewajiban bagi operator untuk menyumbang ke dana khusus yang akan mendukung jaringan listrik negara bagian. Keputusan gubernur untuk akhirnya bertindak ini datang menjelang pemilihan lokal, setelah selama beberapa bulan menghadapi tekanan dari legislator, kelompok lingkungan, kelompok agama, dan buruh di negara bagian.

Gelombang Penolakan yang Meluas

New York bukanlah satu-satunya yang bergulat dengan isu ini. Tiga belas negara bagian lain saat ini tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang serupa, termasuk Washington, Wisconsin, Illinois, Pennsylvania, New Hampshire, Connecticut, dan South Carolina, meski belum ada yang benar-benar memberlakukan moratorium hingga langkah Hochul kemarin. Bahkan beberapa kota seperti Seattle telah memberlakukan larangan lokal. Maine sempat menjadi yang terdepan ketika legislatifnya menyetujui penghentian sementara konstruksi pusat data hingga November 2027, namun Gubernur Janet Mills memveto rancangan tersebut. Senator Kristin Gonzalez, sponsor undang-undang di New York, memuji keputusan Hochul dengan menyatakan bahwa “teknologi seharusnya membuat hidup kita lebih baik, bukan mencemari air kita, membebani jaringan energi, atau menaikkan tagihan utilitas.”

Sentimen publik terhadap AI dan infrastruktur pendukungnya memang tengah bergeser. Riset terbaru dari Pew Research mengungkap bahwa hanya 10 persen warga Amerika yang lebih antusias ketimbang khawatir tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, proyeksi BloombergNEF menunjukkan bahwa hampir seperempat pusat data baru hingga tahun 2030 akan melampaui kapasitas 500 megawatt — jauh lebih besar dari rata-rata fasilitas yang dibangun beberapa tahun terakhir — didorong oleh lonjakan investasi AI yang masif.

Gubernur Gunakan AI untuk Meninjau Ribuan Aturan

Dalam twist yang cukup ironis, di tengah keputusannya menghentikan pembangunan pusat data AI, Hochul justru menggunakan teknologi AI untuk keperluan pemerintahan. Dalam wawancara dengan podcast Bloomberg Odd Lots pada 16 Juli, gubernur ini mengungkapkan bahwa timnya telah memanfaatkan AI untuk “menganalisis setiap aturan, regulasi, dan kebijakan” di negara bagian guna menemukan legislasi yang sudah usang.

Proses yang biasanya memakan waktu hingga lima tahun di tingkat staf, menurut Hochul, berhasil diselesaikan hanya dalam “beberapa bulan” berkat bantuan AI. Hasilnya cukup mengejutkan: tim menemukan berbagai peraturan aneh dan kadaluarsa, seperti biaya $25 untuk membawa anjing berburu atau persyaratan izin kerja tengah malam bagi ibu hamil. “Saya menginginkan pemerintahan yang bukan menjadi beban tapi menjadi pendamping, dan penggunaan AI telah sangat membantu untuk mewujudkan itu,” ujar Hochul, sembari mendorong setiap tingkat pemerintahan untuk mengadopsi teknologi serupa.

Bagi industri AI dan cloud computing, langkah New York ini bisa menjadi preseden penting yang menentukan bagaimana negara bagian lain akan merespons lonjakan permintaan infrastruktur AI — sebuah isu yang kini tak lagi hanya soal kemajuan teknologi, tapi juga tentang siapa yang harus menanggung biayanya. Hochul menggarisbawahi komitmennya: “New York akan memimpin dalam menciptakan standar terkuat di negara untuk pengembangan pusat data, memastikan bahwa ketika perusahaan sukses karena New York, warga New York juga ikut sukses.”