Gugatan Karyawan Meta: PHK Massal Pakai AI Digugat

Sebanyak 26 karyawan Meta mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Oakland, California, dengan tuduhan serius bahwa raksasa teknologi tersebut menggunakan sistem kecerdasan buatan (AI) yang bias untuk menentukan siapa yang akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada Mei 2026 lalu. Gugatan yang diajukan secara anonim pada Senin malam, 13 Juli 2026 ini, mengklaim bahwa algoritma AI Meta secara tidak proporsional menargetkan karyawan yang sedang mengambil cuti medis, cuti keluarga, atau penyandang disabilitas — kelompok yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang federal dan negara bagian Amerika Serikat.

PHK yang memangkas sekitar 8.000 pekerja atau 10% dari total tenaga kerja Meta tersebut, menurut para penggugat, bukan sekadar keputusan bisnis biasa. Mereka menuduh bahwa Meta mengandalkan “konstelasi sistem AI internal” yang mencakup asisten AI bernama Metamate, dashboard penggunaan token AI, serta data pemantauan keystroke, aktivitas layar, email, dan riwayat browser karyawan untuk menghitung skor produktivitas. Sistem ini kemudian menyusun peringkat karyawan berdasarkan metrik-metrik tersebut, tanpa mempertimbangkan konteks apakah seorang karyawan sedang dalam masa cuti yang sah atau mengalami penurunan kinerja karena kondisi disabilitas.

Sistem AI Gagal Lindungi Kelompok Rentan

Inti dari gugatan ini terletak pada kegagalan sistem AI Meta untuk mengecualikan karyawan yang sedang dalam situasi khusus. Ketika seseorang mengambil cuti melahirkan, cuti orang tua, atau cuti medis yang telah disetujui perusahaan, output kerja mereka yang terukur secara otomatis berkurang atau bahkan nol. Algoritma Meta, menurut berkas gugatan, justru memperhitungkan penurunan produktivitas ini sebagai indikator kinerja buruk, sehingga menempatkan mereka dalam daftar prioritas PHK.

Sekitar separuh dari 26 penggugat mengambil cuti terkait pengasuhan atau kehamilan — delapan perempuan mengambil cuti melahirkan, empat laki-laki mengambil cuti orang tua, dan satu perempuan mengambil cuti untuk merawat anggota keluarga kemudian dilanjutkan dengan cuti berkabung. Karyawan lainnya sedang dalam masa cuti medis atau memiliki kondisi disabilitas yang memengaruhi kapasitas kerja mereka. Mereka semua saat ini masih berstatus karyawan Meta, dengan jadwal pemberhentian resmi dimulai pada 22 Juli mendatang.

Pelanggaran Hukum dan Permintaan Audit Independen

Gugatan ini menyatakan bahwa tindakan Meta melanggar sejumlah undang-undang perlindungan tenaga kerja, termasuk Family and Medical Leave Act (FMLA), Americans with Disabilities Act (ADA), dan Pregnancy Discrimination Act di tingkat federal. Di tingkat negara bagian, pelanggaran mencakup California Family Rights Act dan Fair Employment and Housing Act — yang secara khusus melarang penggunaan sistem keputusan otomatis yang menghasilkan diskriminasi berdampak luas terhadap penyandang disabilitas atau berdasarkan jenis kelamin, termasuk kehamilan.

Para penggugat kini meminta pengadilan mengeluarkan perintah sementara untuk memblokir Meta menyelesaikan proses PHK, sambil menunggu audit independen terhadap proses seleksi yang dibantu algoritma tersebut. Karena perjanjian kerja di Meta mewajibkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase privat, para karyawan ini berencana melanjutkan tuntutan mereka melalui jalur tersebut — namun tetap mengajukan permohonan penangguhan sementara melalui pengadilan, yang tidak tercakup dalam klausul arbitrase.

Meta Bantah Tuduhan, Klaim Keputusan Dibuat Manusia

Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara Meta, Tracy Clayton, dengan tegas membantah semua tuduhan dan menyebut klaim para penggugat “tidak berdasar dan tidak didukung fakta.” Dalam pernyataannya, Clayton menegaskan bahwa “manajemen tenaga kerja dan keputusan organisasional sepenuhnya dibuat oleh manusia, bukan AI.” Meta berargumen bahwa sistem AI internal mereka hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan akhir dalam proses PHK.

Namun, gugatan ini muncul tidak lama setelah Reuters melaporkan pada April 2026 bahwa Meta merekam aktivitas komputer karyawan — termasuk keystroke, pergerakan mouse, dan klik — untuk melatih sistem AI mereka. Program pemantauan tersebut kemudian dihentikan karena dianggap melanggar regulasi privasi Uni Eropa. Konteks ini menambah bobot tuduhan bahwa Meta memang menggunakan data pemantauan karyawan secara ekstensif, meski perusahaan membantah bahwa data tersebut digunakan untuk keputusan PHK.

Efisiensi di Tengah Ekspansi AI

PHK massal Mei 2026 dilakukan Meta sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk membiayai investasi besar-besaran dalam infrastruktur AI dan pusat data. Namun, ironi muncul ketika perusahaan yang mengandalkan AI untuk pertumbuhan bisnisnya justru dituduh menggunakan teknologi serupa untuk mengidentifikasi karyawan yang akan diberhentikan — dengan cara yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok rentan.

Gugatan ini membuka pertanyaan lebih luas tentang penggunaan AI dalam keputusan sumber daya manusia di era teknologi modern. Sementara otomasi dapat meningkatkan efisiensi, kasus Meta menunjukkan bahwa sistem AI yang tidak dirancang dengan hati-hati — atau tidak diawasi secara memadai oleh manusia — berisiko menghasilkan keputusan yang tidak adil dan melanggar hak-hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Hasil gugatan ini berpotensi menjadi preseden penting bagi industri teknologi dalam mengatur penggunaan AI untuk keputusan tenaga kerja.